Raicha Lavenia Maharaja. Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Santi Rande, M.Si selaku dosen pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan pelaksanaan pengelolaan parkir serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan parkir di Desa Badak Baru. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif yang diawali dengan proses Data Collection, Data Condensation, Data Display dan Conclusion Drawing/Verifying. Fokus penelitian ini adalah: 1. Implementasi Peraturan Desa, meliputi: a. Komunikasi; b. Sumber Daya; c. Disposisi; d. Struktur Birokrasi, 2. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sumber data primer berasal dari key informan yaitu KAUR Keuangan dan Koordinator Pengelola Parkir Desa Badak Baru; dan informan yaitu juru parkir dan masyarakat pengguna parkir sedangkan sumber data sekunder berasal dari laporan pasar Desa Badak Baru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu observasi, wawancara langsung dengan responden dan penelitian arsip-arsip secara dokumen yang ada pada Kantor Desa Badak Baru.
Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru belum dilaksanakan dengan baik karena juru parkir yang kurang disiplin dan kurang tangkas dalam memberikan pelayanan parkir yang disebabkan dari kurangnya pengawasan pihak pengelola terhadap juru parkir yang sedang bertugas. Tidak tersedianya lahan parkir khusus hanya menggunakan bahu jalan disekitar pasar pada saat pasar beroperasi yang mengakibatkan kemacetan tidak dapat dihindari. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan parkir. Penggunaan wewenang pemerintah desa yang tidak optimal seperti pengambilan alih lahan parkir mobil milik desa oleh organisasi masyarakat, sehingga hasil retribusi parkir hanya berasal dari motor. Permasalahan di atas merupakan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Desa, Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor