Dalam menerapkan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga Pulau Kumala di Tenggarong, terdapat perbedaan tarif retribusi karcis masuk objek wisata Pulau Kumala yang dipungut dengan tarif karcis masuk yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana ketaatan hukum pemungut retribusi karcis masuk objek wisata Pulau Kumala dan bagaimana pola pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan tujuan untuk mengetahui ketaatan hukum pemungut retribusi dan pola pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris dan menggunakan pendekatan Legal Case Study. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder.
Berdasarkan dari penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai objek wisata Pulau Kumala, dan membagikan kuesioner kepada pengunjung objek wisata Pulau Kumala serta melakukan wawancara kepada instansi yang terkait dengan pemungutan retribusi dan pengawasannya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemungut retribusi mentaati Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Masuk dan Pemakaian Sarana Kawasan Rekreasi Wisata Pulau Kumala, akan tetapi Keputusan ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Kemudian pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara belum efektif karena belum adanya pembenahan terhadap tarif retribusi karcis masuk tempat rekreasi dan olah raga Pulau Kumala.