Dan salah satu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanannya adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kota Samarinda, Inilah yang menjadi tolak ukur dari pembahasan dan penelitian ini.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementansi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyeleggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda bila dilihat dari pendekatan proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementansi dari segi pendekatan proses masih adanya beberapa indikator yang belum sesuai dan tidak menunjang dalam keefektivan itu sendiri baik itu dalam semangat kerjanya masih sangat kurang, belum adanya sistem imbalan yang meransang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta performansi dan pengembangan karyawan, belum adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam pencapaian tujuan serta organisasi dan belum terjadinya bagian-bagian bekerja sama secara baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi yang mana ini sangatlah penting dan diperlukan. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sudah dapat dikatakan lancar. Karena masih adanya beberapa indikator yang belum menunjang maka dari itu pelayanannya belum efektif.
Kata Kunci : Implementansi, Pelayanan Publik, Hambatan,