Delitani Damanik, 1608016024, Program Studi Magister Hukum, Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,Implikasi Hukum Ratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (Maritime Labour Convention) Terhadap Kesejahteraan Pelaut, di bawah bimbingan Mahendra Putra Kurnia dan Nur Arifudin.
Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua hal yaitu kedudukan Ratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (Maritime Labour Convention) terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesiadan penyesuaian hukum apa yang harus dilakukan oleh Indonesia pasca Ratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (Maritime Labour Convention).
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penulisan hukum normatif ini menggunakan beberapa penelitian hukum, yaitu penelitian terhadap teori-teori hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang diangkat, konseptual penelitian yang merujuk pada prinsipprinsip hokum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hokum ataupun doktrin-doktrin hokum dan juga peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hokum yang diketengahkan. Kedudukan ratifikasi konvensi ketenagakerjaan maritim (Maritime Labour Convention) terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hukum Internasional yang pengesahan dan pemberlakuannya dalam hokum nasional dilakukan melalui undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Sehingga kedudukan ratifikasi konvensi tersebut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan nasional setara dengan undang-undang nasional Indonesia. Setelah meratifikasi konvensi ketenagakerjaan maritim (Maritime Labour Convention) Indonesia belum melakukan hal-hal untuk menyinkronkan pengaturan ketenagakerjaan pelaut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi berbagai stake holder terutama pelaut.

Kata Kunci: Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, Kesejahteraan, Pelaut