Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal di antaranya, pertama, bagaimana penerapan sanksi administrasi dan pidana pada peristiwa kegiatan tambang batubara yang tidak memiliki izin, kedua, bagaimana implikasi hukum kewajiban perusahaan melakukan pertambangan yang tidak seusai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar (good mining practice) terhadap lingkungan hidup.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal merupakan hukum dikonsepkan sebagai penerapan hukum secara nyata. Meskipun dari tulisan ini menggunakan pendekatan doctrinal tetapi di dukung oleh data
empiris sebagai bagian menghadirkan kondisi terhadap potret penerapan sanksi administrasi dan pidana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sanksi pidana dianggap penting dilaksanakn karena sanksi administrasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku tambang tanpa izin tidak cukup efisien dalam
penegakannya. Banyaknya pertambangan tanpa izin menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, masyarakat dan negara. Aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertambangan tanpa kaidah-kaidah yang benar mengakibatkan rusaknya lingkungan, ekonomi masyrakat yang menurun akibat pertambangan, mengakibatkan pemerintah dirugikan karena biaya-biaya sosial (social cost) atas kerugian yang dirasakan masyarakat dan lingkungan hidup.