Penulisan Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem penyerahan hak dari Ex-Gedung Rumah Sakit Umum Samarinda kepada Yayasan Rumah Sakit Islam dan bagaimana status hukum atas pencabutan penyerahan hak pemakaian Yayasan Rumah Sakit Islam atas Ex-Gedung Rumah Sakit Umum. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan sekunder.
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, bahwa sistem penyerahan hak pemakaian Ex-Gedung Rumah Sakit Daerah kepada Yayasan Rumah Sakit Islam didasari pada ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Pasal 35 dan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, penyerahan hak pemakaian tersebut ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 yang telah disetujui oleh DPRD Kalimantan Timur dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pencabutan penyerahan hak pemakaian Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 108/K.419/2016 dibatalkan dan diperintahkan oleh Putusan Pengadilan untuk segera dicabut Keputusan Gubernur tersebut, karena tidak memenuhi prosedur pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah.