Meri Krismas Simanjuntak, 1608016020, Program Studi Magister Hukum, Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Implikasi Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Kesalahan Berat Oleh Pihak Perusahaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum, di bawah bimbingan Mahendra Putra Kurnia dan Nur Arifudin. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua hal yaitu implikasi hukum dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dan perubahan/penyesuaian hukum yang harus dilakukan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum doctrionalatau normatif. Metode penelitian hukum doctrinal atau normatif hanya mengenaldata sekunder saja. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahanhukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, data yangdigunakan adalah data sekunder, yaitu data dari bahan-bahan kepustakaan yangantara lain meliputi bahan kepustakaan meliputi bahan kepustakaan seperti
buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan yang diteliti.
Implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/2003 tanggal 28 Oktober 2004menyebabkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya perubahan atau penyesuaian hukum yang dilakukan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 maka dapatmemberikan perlindungan hukum kepada pekerja/ buruh dalam menghadapi pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan.
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja, Perusahaan