Fero Frets Paren Wenur, NIM 1508015002, Samarinda, 03 Agustus 1996, Minat Studi Hukum Pidana, Konstruksi Hukum Terhadap Tindakan Perzinahan Oleh Kaum (LGBT) Menurut Hukum Pidana Di Indonesia, dibawah bimbingan Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H.,Sos.,M.Hum.,selaku pembimbing utama dan Rini Apriyani S.H.,M.H., selaku pembimbing pendamping.
Indonesia adalah negara hukum, yang memiliki bermacam-macam peraturan hukum, untuk menegakkan kebenaran serta menjunjung rasa keadilan bagi setiap orang. Salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan untuk mengatur berbagai macam tindak pidana baik yang ringan hingga yang berat. Termasuk peraturan hukum terkait perzinahan
Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doctrinal. Dalam hal ini terdapat dua pokok pembahasan, yaitu Pertama, Penulis ingin mengetahui Pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh LGBT menurut hukum pidana di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui Konstruksi hukum dalam mengatur mengenai perzinahan oleh kaum LGBT menurut rancangan hukum pidana di Indonesia yang akan datang.
Pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh LGBT menurut hukum pidana di Indonesia didalam (KUHP). Terutama dalam pasal 284 KUHP hanya membahas perzinahan dalam konteks pria dan atau wanita yang dimana salah satu dari kedua pihak terikat dalam sebuah ikatan pernikahan. sedangkan aturan yang ada sekarang belum ada yang mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan LGBT terkusus dalam perzinahan dimana baik dalam agama-agama yang diakui di indonesia dengan tegas melarang perilaku atau perbuatan yang berhubungan dengan perzinaha baik itu dilakukan antara pria dan wanita atau hubungan sesama jenis (LGBT) . Oleh karena itu perlu nya merumuskan dengan jelas apa itu Perzinahan itu sendiri serta subjek dan objek nya. Sehingga pengaturan yang ada menjamin setiap orang yang mencari keadilan sehingga ada nya kepastian hukum baik untuk masyarakat sendiri maupun para pihak penegak hukum itu sendiri, sehingga baik dari segi pengaturan pemberian sanksi pidana lebih efektif.
Kata Kunci : Lgbt, Konstruksi Hukum, Perzinahan