Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari penggunaan Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia (SKMJF) dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kendaraan Bermotor. Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena penggunaan Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan tidak diatur secara jelas, baik dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun Peraturan lain yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tentang implikasi yang timbul akibat pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia.
Jenis penelitian ini yaitu sosio-legal research yang didukung dengan menggunakan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode Normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Surat Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia. Pengumpulan data pendukung dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberaapa narasumber mengenai prosedur pengikatan Jaminan Fidusia dan Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia dalam proses Pendaftaran Jaminan
Fidusia, dan kemudian menghubungkan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan, baikketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menimbulkan implikasi yang merugikan dari pemberian kuasa yang tidak dibenarkan bagi debitur dan berpotensi Negara dirugikan.
Kata kunci: SKMJF, Jaminan Fidusia, Lembaga Pembiayaan