Analisa Yuridis mengenai Implementasi Hak-hak Tenaga Pengajar di Lembaga English Clinic Tenggarong. Tenaga pengajar di English Clinik tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana yang diamanahkan oleh perundang-undangan. Upah gaji minimum yang ditetapkan Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur nomor 561/K.803/2015 juga tidak mereka dapatkan secara utuh. Hal ini belum termasuk dengan pemenuhan hak-hak pekerja lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja serta upaya hukum yang dapat dilakukan Tenaga Pengajar di English Clinic untuk bisa memenuhi hak-hak mereka.
Penelitian ini dilakukan di Lembaga English Clinik di Lamin Moncong Pulau Kumala Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan APT. Pranoto Sukarame Tenggarong. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Live Case Study; tehnik pengumpulan data terhadap proses berlakunya hukum yakni mengenai kewajiban pemberi kerja dalam pemenuhan hak-hak para tenaga pengajar di lembaga English Clinic berdasarkan fakta-fakta lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pertama yang dilakukan para tenaga pengajar di English Clinic adalah dengan penyelesaian perselisihan mediasi atau melakukan upaya musyawarah bersama pengelola English Clinic, jika belum mampu menghasilkan kesepakatan bersama maka upaya kedua adalah dengan melakukan permohonan tertulis kepada Instansi pemerintah yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara guna bertindak sebagai mediasi. Jika pihak Pengelola EC belum melaksanakan anjuran tertulis dari hasil mediasi tersebut, maka para tenaga pengajar di EC dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan seperti yang ditegaskan dalam pasal 5 sampai pasal 83 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian upaya hukum dalam mengatasi perselisihan dapat dilakukan sesuai UU yang berlaku