Seriring dengan perkembangan zaman, pembangunan perumahan sangat diperlukan untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. Pada Undang-undang ini dalam Pasal 3 bagian (a), disebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa merupakan koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya, khususnya para pegawai negeri sipil, membangun perumahan KORPRI yang terletak Di Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, yang diperuntukan kepada para pegawai negeri sipil.
Dalam pelaksanaannya pihak koperasi seharusnya memberikan sertifikat tanah kepada para pembeli perumahan setelah para pembeli melunasi kredit rumah di Bank, sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 648/K.274/2003 Tentang “Penetapan Harga Jual Perumahan KORPRI Di Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, sangat jelas bahwa proses pembelian perumahan KORPRI sudah termasuk sertifikat atas tanah, tetapi pihak
koperasi malah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan surat tanah tersebut kepada para pembeli yang telah melunasi kredit rumah di Bank, sehingga para pembeli perumahan KORPRI merasa sangat dirugikan oleh pihak Koperasi.
Akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Koperasi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka pihak koperasi harus bertanggung jawab dengan menggati rugi segala kerugian yang dialami oleh para pembeli perumahan. Pihak koperasi juga dapat dikenakan sanksi pidanaatas perbuatan melawan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.








Kata Kunci: Perumahan, Tanah, Tanggung Jawab Hukum.