Maylan Ekasari, NIM 1308015258, Samarinda 15 Mei 1996. Minat Studi Hukum Lingkungan, Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Izin UsahaPertambangan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dibawah bimbingan Dr. Siti Kotijah., S.H., M.H dan Ine Ventyrina S.H., M.H.
Negara Hukum menuntut adanya Perlindungan Lingkungan dikarenakan haltersebut erat kaitannya dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun1945, menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Sebagai kewajiban negara, maka hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam.
Salah satu bentuk pencegahan kerusakan lingkungan dalam pertambanganadalah dengan penataan ulang perizinan pertambangan batubara agar pengawasannya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha pemegang izin usaha pertambangan.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana itu berimplikasi hukum Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan “penyelenggaraanurusan pemerintahan bidang kehutanan,kelautan, serta enenrgi sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.
Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah