Nur Ratnadilla Suharto Putri, NIM 1508015088, Pare-pare, 03 November 1997, Minat Studi Hukum Perdata, Sengketa Keperdataan Dalam Pelaksanaan Akta Perjanjian Batu Bara Antara PT. BP 1 Dan PT. BK 2, dibawah bimbingan Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Lily Triyana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pendamping.
Akta merupakan surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yangmemuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat dengan sengaja untuk pembuktian. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki.
Dalam hal ini terdapat dua pokok pembahasan, yaitu Pertama, Penulis inginmenganalisis bentuk Sengketa Keperdataan Dalam Pelaksanaan Akta Perjanjian Batu Bara Antara PT. BP 1 dan PT. BK 2. Kedua, ingin menganalisis penyelesaian sengketa keperdataan antara PT. BP 1 dan PT. BK 2 berdasarkan akta perjanjiankerjasama penambangan batubara.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bentuk sengketa keperdataan antara PT. BP 1 dan PT. BK 2 adalah sengketawanprestasi. Wanprestasi dimana PT. BP 1 melakukan kelalaian terhadap perjanjian dimana tercantum pasal 6 ayat 2 akta notaris yang ditulis PT. BP 1 hanya mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tidak ikut menambangdiwilayah konsensi dan hanya PT. BK 2 yang menambang diwilayah konsensi.
Dan PT. BK 2 melakukan kelalaian terhadap perjanjian yang dimana tecantumpada pasal 7 ayat 5 akta notaris tidak melakukan penambangan dan paling lambat 60 hari untuk menambang. 2) bentuk penyelesaian sengketa keperdataanantara PT. BP 1 dan PT. BK 2 adalah melalui arbitrase. Karena dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak diatur dalam pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan tentang klausula arbitrase.
Kata Kunci : Wanprestasi, Arbitrase.