Rahmad Ramadhan, 1508015037 Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Analisis Yuridis Memorendum Of Understanding Perbantuan TNI Kepada POLRI Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,atas bimbingan Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum, Dan Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu negara yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai MoU. Memorandum of Understanding (MoU) adalah dasar permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. MoU dapat diartikan pula sebagai perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat suatu perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak nantinya yang akan tertuang dalam kontrak.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, MoU secara hukum hanya mengikat kepada TNI dan POLRI yang melakukan kesepakatan perbantuan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, MoU yang digunakan untuk tugas perbantuan TNI kepada POLRI menjadi salah satu alternative untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan pelaksana terkait perbantuan TNI kepada POLRI.
Kata Kunci: Negara, Peraturan, MoU