Dina Nova Septiari, 1508015038 Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum, atas bimbingan Dr. Rosmini, S.H.,M.H., Dan Agustina Wati, S.H., M.H.
Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut demokrasi. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu, mengenai hak politik penyandang disabilitas mental mempunyai hak penuh untuk berpatisipasi dalam kehidupan berpolitik.
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama,Bagaimana perlindungan hak politik penyandang disabilitas mental. Kedua,Mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan pengaturan mengenai hak politik dari penyandang disabilitas mental. Penelitian ini adalah penelitian hokum doktrinal, yang bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan adalah bahan hokum primer yang terdiri dari produk hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang, dan Peraturan lainnya yang relevan terkait hak penyandang disabilitas mental.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, perlindungan hak politikpenyandang disabilitas mental yang bisa dilihat dari beberapa aspek seperti aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek historis bahwapenyandang disabilitas mental memiliki hak politik khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh Negara dan mendapat perlindungan khusus dalam berpatisipasi dalam kehidupanberpolitik. Kedua, berkaitan dengan kedudukan pengaturan hak politik penyandang disabilitas mental sudah termuat dalam Undang-undang yang mengatur tentang pemberian hak politik pemilih penyandang disabilitas mental yang selama ini digunakan sebagai dasar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia.
Kata Kunci: Hak Politik, Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas Mental