Faisal Abidin, Kebijakan Pemerintah Atas Pengelolaah Sumber Daya Mineradan batubara Pasca Ditetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 di Provinsi Kaliamantan Timur, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman 2013. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Suryaningsi, S.Pd, M.H, sebagai pembimbing I, dan Bapak DrWarman, M.Si, Sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dan bentuk-bentuk kebijakan pasca ditetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setelah pelimpahan wewenang darKabupaten/Kota ke Provinsi.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, sumber data menggunakan sumber data primer dan sekundeselanjutnya teknik pengambilan data melalui teknik purposive sampling, yang berfokus pada masalah kebijakan yang dikelurkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang telah dilimpahkan ke provinsi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pasca ditetapkan kebijakan tersebut mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan dan pembinaan pertambangan Inspektur Tambang serta sistem kepastian hukum yang belum disupremkan.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan, Sumber daya Mineral Batubara.