Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Indonesia, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir dalam penetapan APBD khususnya di tahun 2017 memiliki keterlambatan, dalam pembahasan tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Adanya keterlambatan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat.
jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kkonseptual, sumber bahan hukum ada tiga yakni sumber bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara studi dokumenter dan teknik analisis bahan hukum yakni dengan cara kualitatif.
Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Implkasi Hukum Keterlambatan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni apabila DPRD dan Eksekutif terlambat maupun tidak
mengajukan Peraturan Daerah APBD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka akan mendapatkan sanksi administrasi yakni tidak dibayarkan hak keuangannya selama 6 bulan serta penetapan pagu berlaku pada tahun sebelumnya dan yang berwenang memberikan sanksi atas keterlambatan penetapan AOBD tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni pemberian sanksi bagi Kabupaten/Kota yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD dilakukan oleh Gubernur sebagai perpanjang tanganan Pemerintah Pusat.