Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami analisa hukum terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Tnr mengenai perkara tanah. Permasalahan yang akan diteliti adalah tentang kedudukan hukum surat kuasa terhadap kasus perkara tanah nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Tnr dan analisa hukum terhadap putusan hakim atas kasus perkara tanah tersebut.
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertangggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik adalah seorang Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal-hal tersebut berdasarkan temuan-temuan dalam
yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.