JURMANSYAH, Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Maret 2017. Evaluasi Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Ilir). Ketua Komisi Pembimbing Dr. H. Muhammad Noor, MSi dan Anggota Komisi Pembimbing
Dr. Rita Kalalinggi, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Ilir, melalui fokus penelitian yaitu: a) Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; b) Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah; c) Sanksi d) Prilaku masyarakat membuang Sampah Di Sungai e) Pengawasan dan peraturan jam membuang sampah serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Ilir.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang memiliki makna mendalam, dalam hal ini adalah tentang evaluasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Data yang diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang kemukakan oleh Miles dan Huberman melalui tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Selanjutnya diadakan pengujian terhadap keabsahan data dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan sampah kerap mengalami keterlambatan, perilaku masyarakat masih belum mengelola sampah sesuai dengan peraturan, dan pengawasan yang dilakukan oleh DKP terhadap penanganan sampah masih rendah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 adalah adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah, adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan danya komitmen dan dukungan yang kuat baik dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan Pimpinan Vertikal Pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan Kota Samarinda yang bersih
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah