Nada Ria, 1508015166, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan, dibawah bimbingan Dr. Rosmini, S.H., M.H dan Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Di Indonesia pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan olehbeberapa lembaga baik dalam mekanisme judicial review maupun executive review. Pada Tahun 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Dalam Peraturan Menteri ini, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untukmelakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan dan secaratidak langsung peraturan perundang-undangan yang diduga bersengketa denganperaturan perundang-undangan lain.
Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatandoctrinal yang berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan (statute approach). Dalam hal ini membahas dua pokok pembahasan, yaitu pertama penulis ingin mengetahui mengenai kesesuaian Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Kedua,untuk mengetahui kekuatan hokum rekomendasi yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi.
Pemberian kewenangan penyelesaian disharmoni peraturan perundangundangan melalui mediasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena menteri adalah pembantu presiden, maka para menteri menjalankan kewenangan pemerintahan di bidangnya masing-masing berdasarkan pendelegasian wewenang dari presiden.
Kata Kunci: Kewenangan, Peraturan, Disharmoni