Hasrul Hamdani, Nim 1408015232, Tanah Grogot, 28 Januari 1993, Minat Studi Hukum Tata Negara, PROBLEMATIKA HUKUM PEMILIHAN WAKIL GUBERNUR OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, atas bimbingan Ibu Dr. Rosmini, S.H., M.H dan Ibu Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal, stattue approach untuk menjawab dua hal: Pertama, mengetahui bagaimana Mekanisme Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menurut Undang-Undang yang berlaku. Kedua, untuk mengetahui implikasi hukum apa yang ditimbulkan dengan adanya pemilihan secara aklamasi Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau disebabkan adanya Wakil Gubernur dilantik Nurdin Basirun menjadi Gubernur menggantikan Gubernur Muhammad Sani yang meninggal dunia dengan masa jabatan 2016-2021. Sehingga gabungan partai politik pengusung menentukan dua nama calon Wakil Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun mekanisme Pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan calon tunggal pemilihan yang digelar secara aklamasi terhadap Wakil Gubernur terpilih, hal ini telah melangkahi beberapa regulasi, diantaranya Undang-Undang dan Peraturan tekhnis yang merupakan pedoman tata cara pemilihan calon Wakil Gubernur. Tidak adanya PP yang mengatur sebagai peraturan pelaksana, langkah yang ditempuh idealnya kembali kepada PP Mekanisme Pengisian Wakil Kepala Daerah dalam perspektif PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Kata Kunci : Wakil, Kepulauan Riau, Aklamasi.