Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk keputusan kewenangan hakim Pengadilan Agama mengenai perlindungan hak agama dan pendidikan anak (studi kasus di Pengadilan Agama kota Samarinda).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Memfokuskan pada bentuk-bentuk dan upaya perlindungan hak anak pada aspek agama dan pendidikan dalam keputusan kewenangan hakim Pengadilan Agama serta dasar hukum keputusan kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perlindungan agama dan pendidikan pada anak. Dengan sumber data primer adalah ketua-hakim, panitera dan informan pendukung (ibu dan anak) serta data sekunder berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis
data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk keputusan kewenangan hakim pengadilan agama mengenai perlindungan hak agama dan pendidikan anak cukup baik. Pada bentuk-bentuk perlindungan kewenangan hakim yaitu mempertahankan hak-hak yang dimiliki anak sejak lahir. Upaya perlindungan hak anak melalui kewenangan hakim adalah dengan memberikan kewajiban kepada ayah kandung untuk dapat memberikan nafkah anak, nafkah anak bukan berarti hanya membiayai melainkan pula dengan melindungi, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak dan apabila ayah kandung tidak dapat menjalankan
kewajibannya maka dapat dilakukan eksekusi. Adapun dasar hukum kewenangan hakim yaitu terdapat pada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang perlindungan hak anak, Undang-undang tentang perkawinan dan Undang-undang tentang Pengadilan Agama.