Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan DPRD Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Samarinda (Studi Kasus PKL Kawasan Tepian Mahakam) dan hambatan/kendalanya. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang berisi penjelasan mengenai bentuk pengawasan DPRD Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Samarinda (Studi Kasus PKL Kawasan Tepian Mahakam) dan hambatan/kendalanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal hasil wawancara atau interview dengan pihak yang berkompeten tentang permasalahan ini dan data sekunder berasal dari buku atau literatur, artikel, dan situs-situs resmi lainnya yang berhubungan dengan tema dan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Samarinda (Studi Kasus PKL Kawasan Tepian Mahakam) dan hambatan/kendalanya sejauh ini sudah cukup baik dan efektif dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung dan yang menjadi hambatan/kendalanya adalah Hasil akhir berupa laporan dari hasil evakuasi pengawasan yang disampaikan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kepada DPRD Kota Samarinda, dimana sering ditemukan ketidak seimbangan antara aturan Perda dengan kenyataan di lapangan yang tidak disampaikan secara terbuka oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.