Badan permusyawaratan desa yang ideal adalah Badan permusyawaratan desa yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam undang–undang, adapun fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas meliputi fungsi legislasi, Anggaran dan fungsi pengawasan .
Penelitian ini dilakukan di Desa Respen Tubu Kecamatan Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, pada bulan Nopember 2016. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi/pengamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Teknis analisis data penulis berupaya dengan mereduksi data atau merangkum atau memilah hal yang pokok, menyajikan data, kemudian penarikan kesimpulan atau evaluasi.
Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa yaitu melalui rapat musyawarah desa sudah berjalan sesuai dengan mekanisme undang–undang yang berlaku, namun masih didapati kurangnya rasa kebersamaan antara BPD dengan Pemerintah Desa yang mempengaruhi adanya respon masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah desa dan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.