Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sumber data diambil dari informan dan key informan dan didukung dengan data sekunder. Sebagai Informan adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para anggota Desan, sedangkan sebagai key informan adalah Ketua Dewan dan Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat. Analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten kurang optimal. Terindikasi oleh pengawasan yang dilakukan anggota DPRd, baik secara preventif maupun represif kurang efektif. Demikian pula pengawasaan yang dilakukan melalui pertemuan formal, baik melalui kunjungan kerja, rapat kerja dan dengar pendapat sesuai fakta di lapangan dinilai kurang optimal. Meski demikian tindakan yang dilakukan anggota DPRD sering dengan pelaksanaan APBD dapat dikatakjan cukup baik. Kurang optimalnya fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh
terbatasnya anggota DPRD yang memiliki kompetensi, dibidang pengawasan, kurang konsistennya komitmen dan intensifikasi anggota Dewan dalam melakukan pengawasan, kurang disiplinya anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas terhadap kegiatan pemerintah