Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan, Pertama, bagaimana pengaturan pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan batubara. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi politik hukum pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan batubara terhadap fungsi keberlangsungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunaka pendekatan sosio-legal dengan area penelitian di area Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan hasil penelitian ini, kewenangan pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan batubara oleh Kabupaten/Kota diambil alih pemerintah pusat dan provinsi yang berindikasi pada ketidakpastian dan tidak berimbangnya pengelolaan antara pusat dan provinsi serta daerah kabupaten/kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik hukum pada aturan-aturan pengelolaan saat ini memungkinkan masyarakat akan kembali dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berdasarkan pada pembangunan berkelanjutan.