Hariyani Ningsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman Samarinda, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dibawah Bimbingan Bapak Purwanto, S.H., M.H., dan Ibu Irma Suriyani, S.Ag.,M.Ag.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dalam hal ini adalah zakat profesi yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta kesadaran hukum Tenaga Pengajar PNS (Muzakki) Universitas Mulawarman Samarinda terkait penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi Tenaga Pengajar PNS (Muzakki) Universitas Mulawarman Samarinda dan untuk mengetahui kesadaran hukum Tenaga Pengajar PNS (Muzakki) Universitas Mulawarman Samarinda dalam penerapan zakat profesi sebagai faktor
pengurang penghasilan kena pajak bagi melalui institusi yang berwenang.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian socio-legal research yaitu metode penelitian yang bekerja atau tidak bekerjanya suatu hukum. Penelitian yang berbasiskan pada aspek-aspek di luar ketentuan perundang-undangan dan teori-teori hukum, ikut mempengaruhi “kebenaran hukum”, yang berhubungan dengan judul penelitian ini sebagai dasar pengukuran terhadap isu hukum yang akan dibangun dalam penelitian ini.
Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa adanya kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tantang Pengelolaan Zakat,masih hanya sebatas hak yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang belum terlihat implementasi atau praktiknya pada Tenaga Pengajar PNS (Muzakki) Universitas Mulawarman Samarinda, disebabkan mekanisme untuk menerapkannya belum tercantum secara rinci dengan berbagai kondisi yang dialami Muzakki yang juga merupakan Wajib Pajak pada peraturan perundangundangan.
Kata kunci: Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Penerapan Hukum,Kesadaran Hukum.