Mitra Trisna Sari. Analisis Kredit Kepemilikan Rumah dengan Akad
Murabahah di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Samarinda).
Penelitian ini dibimbing oleh Dr. H. Ardi Paminto, SE., MS dan Rabiatul Adawiyah,
Lc., MA.
Memiliki rumah sendiri adalah idaman semua orang, bahkan menjadi kebutuhan
pokok manusia yang harus dipenuhi. Namun, kebanyakan orang tidak mampu membeli
dengan tunai sehingga membeli dengan angsuran atau menyewa adalah alternatif yang dapat
dipilih. Hal yang menarik bagi penulis yakni di bank syariah sendiri, tersedia beragam Kredit
Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan bebas dari bunga.
Salah satunya KPRS Pembelian dengan akad murabahah yang memberi kepastian jumlah
angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya. Bank Muamalat memiliki produk
murabahah pada KPR Muamalat iBnya yang dapat mengakomodir permintaan pasar yang
menginginkan rumah indent (sesuai pesanan) dan sifat angsuran yang fix (tetap). Selain itu,
mewujudkan hunian impian sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari Bank
Muamalat Cabang Samarinda dan nasabah sebagai informannya. Teknik pengumpulan data
berupa observasi yaitu penulis terjun langsung di Bank Muamalat agar menghasilkan data
yang lebih mendalam dengan melakukan wawancara.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan kredit
kepemilikan rumah (KPR) kepada calon nasabah dan kesesuaian pembiayaan KPR dengan
syariah.. Penelitian ini menyimpulkan analisis KPR Muamalat iB yang dilakukan oleh Bank
Muamalat telah menerapkan prinsip pembiayaan sesuai syariah sesuai dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 04/DSB-MUI/IV/2000 tentang murabahah disetiap transaksi
pembiayaannya dengan memperhatikan akad, harga jual beli, persyaratan pembiayaan, jangka
waktu pembiayaan , cara pembayaran cicilan dan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan
Bank Muamalat karena mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.