Azellius.G 2018, Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dempar Di Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. Di bawah bimbingan Dr. Erwin Resmawan, M.Si, dan Melati Dama, S.Sos., M.Si.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian meliputi: Monitoring yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kampung, pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Evaluasi yaitu Kinerja Kepala Kampung (Petinggi) selama 1 (satu) tahun anggaran. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan, hasil wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014), melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dempar Di Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sudah terlaksana cukup optimal. Pengawasan dalam perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung bersama dengan masyarakat melalui musyawarah berdasarkan pedoman yang ditetapkan, dalam perencanaan kegiatan pemerintahan kampung dilakukan bersama-sama oleh BPK, Petinggi, dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Untuk pelaksanaannya monitoring oleh BPK dan masyarakat serta evaluasi yang dilakukan oleh BPK dan pengawasan laporan pertanggung jawaban di laporkan kepada Camat. Faktor pendukung dalam pengawasan BPK dalam pelaksanaan pembangunan di kampung dempar adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kepercayaan pemerintah kampung terhadap masyarakat yang diajak untuk kerja sama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Sedangkan faktor penghambat pengawasan BPK dalam pelaksanaan pembangunan di kampung dampar adalah : adanya sebagian masyarakat tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan gotong royong di Kampung Dempar dan keterlambatan pencairan dana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam melakukan kegiatannya.

Kata Kunci:Pengawasan, Pembangunan, Pemerintahan Kampung