FRISKA ISLAMI HAKIM, Analisa yuridis implementasi terhadap Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air (Studi di Kecamatan Kota Bangun), Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, di bawah Bimbingan Bapak Purwanto, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Safarni Husain, S.H.,M.Kn selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemilik tempat pembuatan badan kapal/angkutan air sebagai subjek hukum tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara guna memperoleh Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air, sehingga dalam pembuatan badan kapal dibuat berdasarkan pengetahuan turun-temurun saja yang telah dilakukan sejak lama tanpa mengurus surat Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air terlebih dahulu. Padahal peraturan mengenai Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air sudah ada namun tidak berjalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala Hukum yang di hadapi Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara terhadap pemungutan retribusi izin pembuatan badan kapal/angkutan air dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Upaya Hukum yang di lakukan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dalam mengintensifikasi pemungutan retribusi izin pembuatan badan kapal/angkutan air dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah jenis empiris dengan menggunakan pendekatan lapangan, perundang-undangan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kota Bangun dan di Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Tenggarong, Kalimantan Timur. Serta analisa data yang dilakukan dengan cara kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.
Hasil yang penulis peroleh adalah pelaksanaan Perarturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan dengan baik, sehingga diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan kesadaran pemilik tempat pembuatan badan kapal/angkutan air sebagai subjek hukum terhadap pemungutan retribusi izin pembuatan badan kapal/angkutan air guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kata Kunci: Analisa Yurdis, Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air, Pendapatan Asli Daerah (PAD)