A Deby Clara Shaty, NIM 1308015122: Kajian Hukum Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Diatas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan. Dengan dosen pembimbing Dr. La Sina S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Rahmawati Al-Hidayah, S.H., LLM selaku pembimbing pendamping.

Pengadaan tanah merupakan bentuk pemenuhan tanah agar dapat dilakukannya pembangunan, pengadaan tanah dilakukan dengan pemberian ganti rugi. Hak tanggungan adalah jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh kreditor, terdapat perbedaan indikator dalam penilaian obyek tanah antara panitia pengadaan tanah dengan kreditor pemegang hak tanggungan. Dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur bagaimana mekanisme penentuan besaran ganti rugi jika tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah terbebani hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan pada tanah yang dibebani hak tanggungan dan untuk mengetahui pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui kreditur pemegang hak tanggungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hokum primer dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang dikomparasikan menjadi sebuah bentuk konseptual yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kemudian dilakukan analisis hukum atas permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian adalah pengadaan tanah yang dilakukan di atas tanah hak tanggungan memiliki konsep sesuai denga undang-undang nomor 2 tahun 2012 dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Yang kemudian harus teridentifikasi kreditor pemegang hak tanggungan serta penyerahan ganti ruginya dititipkan kepada Pengadilan Negeri setempat. Penentuan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah dengan dasar NJOP tanah tersebut dan penentuan tim penilai yang berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI), dalam pemberian pinjaman oleh kreditor sebesar 70-80% dari nilai tanah dan beban bungan mencapai 21%. Jika terdapat selisih atau tidak sepakat dalam penentuan ganti rugi maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Hak Tanggungan