Widya Ayu Anggraeni, Tesis berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (Automated Teller Machines) dalam Sistem Perbankan Indonesia dibawah bimbingan DR.Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan DR. Rosmini, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping.

Lembaga perbankan di Indonesia pada saat ini sudah demikian umum dan menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendasar. Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Selain karena kebutuhan, lembaga perbankan menjadi suatu keharusan bagi khususnya golongan pelaku usaha karena dalam melakukan transaksi bisnis terutama dalam transaksi pembayaran mereka menggunakan jasa perbankan. Berdasarkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah bank
tersebut, yang dituangkan dalam perjanjian ATM, bank adalah pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah pengguna ATM. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan, baik oleh orang tersebut maupun oleh orang yang dibawah kekuasaannya. Bank bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pengaduan hingga tuntas berkaitan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana bank sebagai pelaku usaha tidak boleh melanggar hak nasabahnya, dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tujuan Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dibidang perbankan telah memberikan perlindungan hukum yang proposional kepada nasabah yang menderita kerugian akibat transaksi ATM yang tidak dikehendaki, dan untuk mengetahui konsep ideal pengaturan perlindungan hukum dalam hal adanya kerugian akibat transaksi ATM yang tidak dikehendaki.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui, Pengaturan Perbankan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, Pengaturan tentang perbankan di Indonesia telah di atur mulai dari undang-undang nomor 12 tahun 1967, undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah mengatur bank dan berbagai usaha yang terkait di dalamnya. Itulah sebabnya jasa perbankan telah di tetapkan dalam undang-undang tersebut salah satunya yaitu dengan penggunaan ATM. Dari hasil penelitian tersebut terlihat kenyataan peranan bank dalam perlindungan terhadap nasabah khususnya pemilik ATM sebagai konsumen.

Kenyataan pada saat ini tentu rasanya tidak adil bila nasabah harus menanggung kerugian karena tidak akuratnya system perlindungan bank terhadap ATM. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Nasabah akibat Transaksi ATM Menurut Ketentuan Undang-Undang Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Di antara usaha Bank Umum sebagaimana di atas, terdapat usaha yang lain yaitu menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Dalam penelitian penulis menilai bahwa dalam definisi di atas berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PBI 7/6/PBI/2005, bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secaralengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank.
Kata Kunci : Bank, Perlindungan, Transaksi ATM