Muhammad Fauzi, NIM: 1408015037, Samarinda, 20 Juni 1995, Konsentrasi Hukum Pidana. Dengan judul penelitian Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Negara Indonesia Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dibawah bimbingan Bapak Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H.,S.Sos.,M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Rini Apriyani, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis kepastian hukum yang seharusnya muncul akibat terbatasnya penegakan hukum dalam memberantas situs judi online Internasional, dengan menelusuri sisi tujuan, serta masalah-masalah yang muncul dari sudut pandang hukum pidana yang diatur di Indonesia dalam hal implementasi pemberantasan tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh bandar di luar negeri. Kedua, Peneliti ingin mengetahui pihak dari Badan hukum (Corporate Crime) mana yang dapat dipidana ditinjau dari peraturan tindak pidana judi online di negara Indonesia dalam hal pemberantasan bandar judi online Internasional, dalam hal ini peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara pengaturan tersebut dengan pelaksanaanya, penelitian ini menelusuri dari sisi masalah-masalah yang muncul dalam penegakkan hukum terhadap situs bandar judi online Internasional.
Jenis penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dan penulisan penelitan menggunakan pendekatan secara normatif, pengaturan hukum bagi tindak pidana Judi online adalah bentuk penerapan sanksi pidana atas tindak pidana judi online dalam hukum di Indonesia, dengan tujuan memberikan kepastian hukum setiap perbuatan yang di anggap menyimpang moral, norma dan nilai ideologi Pancasila, terhadap penerapan sanksi pidana atas tindak pidana judi online. hal yang mempengaruhi proses dari penegakan hukum seperti Faktor Faktor Penghambat yaitu faktor penghambat internal dan eksternal seperti dalam proses pembuktian yang masih konflik dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga hal ini yang menyebabkan unsur dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE tidak berjalan efektif.
Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Kata kunci: Judi Online, Corporate Crime, Yurisdiksi.