Indonesia adalah negara hukum yang berdemokrasi diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945, sebagai negara hukum untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan hukum. Salah satunya dalam pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat sejatinya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi masyarakat dapat berbentuk dua, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan kemudian dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang tersebut pemerintah melakukan kebijakan yakni Pemerintah dalam hal ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membubarkan ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila salah satunya ialah Hizbut Tahrir Indonesia pembahasan Perppu ormas masih memiliki kelemahan secara substansial. Perppu ormas dalam rangka mempertegas asas contrarius actus tidak tepat karena sebenarnya telah melekat pada pejabat pemerintah tanpa perlu di tegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perppu, Organisasi Kemasyarakatan, Contrarius actus