Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitik beratkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, hukum mempunyai fungsiyang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia.

Pelaksanaan Pembangunan dengan penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Faktanya buruh di perusahaan kelapa sawit tetap dikategorikan sebagai buruh harian lepas atau pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sedangkan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara terus menerus sehingga buruh di perusahaan kelapa sawit dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap atau pekerja dengan status Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mana mempunyai hak-hak seperti standar upah, pesangon, uang penghargaan, uang perumahan dan sebagainya yang tidak didapatkan oleh pegawai dengan status buruh harian lepas atau Pekerja dengan status Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Hendaknya penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja dalam prakteknya membutuhkan iktikad baik (good faith) dari pengusaha di dalam memberikan hak-hak pekerja waktu tertentu. Sudah seharusnya pemberian hak-hak yang wajar dan layak sesuai ketentuan hokum yang ada merupakan penghormatan kepada harkat dan martabat pekerja sebagai manusia. Seharusnya pengusaha menempatkan posisi pekerja sebagai bagian terpenting dalam berjalannya proses produksi, sehingga sudah sewajarnya Pengusaha tidak setengah hati dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada pekerjanya.

Kata Kunci: Buruh, Kesejahteraan, perjanjian