WAWAN RIYANTO, NIM. 1508016053, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Judul : Analisa terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus Meninggalnya Anak di Lubang Eks Tambang PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU). Di bawah bimbingan Bapak Dr. La Sina, SH.,M.Hum dan Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,MH.
Latar belakang penulisan ini bahwa Kasus pertambangan batu bara yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tersebut yang telah dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat setempat dan keluarga korban, namun pihak korban mencabut laporan di Kepolisian yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Metode penelitian yang penulis terapkan yakni menggunakan metode penelitian hukum (Legal Research), yang didalamnya diciptakan “penelitian hukum Normatif”, dengan menggunakan Pendekatan Historis (Historical Approach).
Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai dasar penyidik untuk melakukan penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perdamaian, Surat pencabutan
laporan dan Surat permintaan penghentian penyidikan dari keluarga Korban kasus
meninggalnya anak di lubang Eks Tambang PT. Multi Harapan Utama telah tepat dan berdasarkan hukum, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Sidik/16/III/ 2016/Reskrim dilaksanakan dengan melihat azas kepastian hukum, azas keadilan dan azas kemanfaatan. Dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka, tidak cukup bukti, atau bukan peristiwa tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga penyidikan atas perkara Tersangka DIHENTIKAN. Dimana penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Walaupun dalam gelar perkara tindak pidana tersebut belum ditemukan alasan yang tepat sesuai dengan alasan-alasan penghentian penyidikan pada dasarnya diatur secara limitative dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, tetapi alasan lain diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yakni kewenangan Diskresi Kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal
18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, dengan melihat asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum dalam perkara ini sudah terpenuhi. Dimana Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa tindakan tersebut telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi asas kepastian hukum yang berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hasilnya memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan baik pihak korban maupun pihak pelaku.



Kata Kunci : Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Meninggalnya Anak