Shella Haswinda, NIM 1408015167, Samarinda, 29 Juni 1996, Minat Studi Hukum Perdata, Implikasi Hukum Terhadap Putusan Kepailitan Dengan Boedel Pailit Berada di Luar Negeri (Perspektif Hukum Perdata Internasional) dibawah bimbingan Dr. Nur Arifudin, S.H.,M.H. dan Syukri Hidayatullah,S.H.,M.H.
Kepailitan lintas batas merupakan salah satu resiko dalam transaksi bisnis internasional yang menjadi masalah global. Berlakunya prinsip territorial menyebabkan putusan pailit tidak dapat diakui dan di eksekusi di negara lain sehingga boedel pailit di luar negeri tidak tercakup. Begitu juga di Indonesia putusan asing tidak dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia karena
pemberlakuan prinsip teritorialitas terhadap putusan asing.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Kepailitan di Indonesia Terhadap Boedel Pailit yang Berada di Luar Negeri dan untuk mengetahui Instrumen Hukum yang Ideal Bagi Indonesia dalam Mengantisipasi dan Menghadapi Persengketaan Bidang Kepailitan Lintas Negara. Penelitian ini menggunakan jenis doktrinal, yaitu penulis mengumpulkan bahan dari literature literature baik yang bersifat hardcopy maupun softcopy yang berhubungan dengan judul penelitian ini dengan menggunakan suatu analisis terhadap obyek penelitian.
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Putusan Pengadilan Niaga Indonesia tidak otomatis dapat diakui dan dieksekusi di luar negeri karena tidak ada perjanjian antara Indonesia dengan negara dimana boedel pailit berada. 2) Instrumen hukum nasional Indonesia baik pada peraturan Hukum Kepailitan Indonesia maupun Hukum Perdata Internasional Indonesia, tidak dapat di lakukannya pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pailit asing sehingga putusan pailit asing tidak mencakup aset debitor pailit yang terdapat di Indonesia dan berlaku ketentuan yang sama terhadap putusan pailit indonesia di luar negeri. Sehingga Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dirasa kurang melindungi hak kreditor karena dapat menyebabkan berkurangnya nilai aset debitor.
Kata Kunci: Kepailitan Lintas Negara, Boedel Pailit, Hukum Perdata Internasional.