Implikasi Hukum terhadap Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur Pasca terbitnya Undangundang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bawah bimbingan ibu Siti Khotijah selaku Dosen Pembimbing Utama dan ibu Ine Ventiryna selaku Dosen Pembimbing Kedua.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghapuskan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan batubara. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa implikasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pengawasan pertambangan batubara dan apa kendalakendala

dalam melkaukan pengawasan pertambangan batubara pasca terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio-legal. Analisis normatif (doctrinal) dan empiris (non doctrinal) akan digunakan secara bersamasama,

oleh karena itu penelitian ini akan dimulai dengan menjelajahi substansi hukum melalui pendekatan doctrinal dan selanjutnya akan diperkaya oleh penelitian empiris (non doctrinal).

Hasil penelitian ini adalah Perubahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi terhadap pengawasan pertambangan batubara yaitu menjadi tidak efektifnya pengawasan
pertambangan batubara yang dilakukan oleh Inspektur Tambang akibat dari proses pengalihan kewenangan yang belum juga selesai dan juga menimbulkan kendala-kendala baru seperti jauhnya jangkauan jarak lokasi pertambangan.

Kata Kunci : Implikasi, Pengawasan Pertambangan, Pemerintah.