Imam Syafii,MahasiswaProgram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2013. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengaturan Pedagang KakiLima di Kabupaten Kutai Barat, dibawah bimbinganIbuDr. Rita Kala Linggi, M.Si selaku Dosen pembimbing pertama, danBapakEddy Iskandar. S.Sos M.Si Dosen pembimbing kedua.
TujuanPenelitian untukUntuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat danUntuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian kelapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara dandokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Peran Satpol PP Kabupaten Kutai Barat dalam penataan PKL adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari, DPP, DKP, Aset, sampai Bupati. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban.Penertiban, dalam kegiatan ini Satpol PPmelakukan penentuan tempat
relokasi dan pembangun tempat relokasi bersama-sama dengan PKL, dan berkoordinasi dengan dinas terkait menegenai lokasi pmindahan. Tindakan represif, dalamkegiatan ini tidak dilakukan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat karena, Satpol PPselalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan PKL masih diberikan insentif-insentif lainnya
yang berasal dari keinginan PKL sendiri. Tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap PKL yang sudah direlokasi, dan memantau keberadaan PKL yang dipindahkan, selain itu Satpol PP juga melakukan dialog langsung kepadapara pedagang mengenai perkembangan dagangan.Faktor Penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKLdi Kabupaen Kutai Barat berasal dari 1) fantor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL
Kata Kunci :Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima