Rossy Djaya Pratiwi, NIM 1102045096, judul skripsi Penolakan Cina Terhadap Hasil Arbitrase Scarborough Shoal Antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan, di bawah bimbingan Ibu Rahmah Daniah, S.IP, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Chairul Aftah, S.IP, MIA selaku Pembimbing II, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan penolakan Cina terhadap hasil arbitrase Scarborough Shoal antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui undang-undang, peraturan pemerintah, UNCLOS, telaah pustaka dari buku, jurnal, laporan, media massa, internet, serta sumbersumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif
dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkolerasikan satu sama lain untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Cina terhadap hasil arbitrase Scarborough Shoal yang diajukan ke Permanent Court of Arbitration(PCA) secara sepihak oleh Filipina adalah dengan pemberlakuan pasal 310
UNCLOS, adanya kepentingan ekonomi Cina dan letak strategis dari Scaborough Shoal. Dalam pasal 310, Cina berhak untuk membuat Deklarasi 2006. Deklarasi itu berisi mengenai pernyataan Cina yang menolak untuk menyelesaikan masalah sengketa mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui jalur arbitrase. Cina juga memiliki kepentingan nasional bidang ekonomi (general interest) di Scarborough Shoal yaitu dengan memiliki jumlah nelayan yang banyak untuk melakukan kegiatan penangkapan sumber daya laut, Cina menjadi negara produksi dan pengeskpor ikan terbesar di dunia. Selanjutnya, Scarborough Shoal menjadi objek geopolitik dari Cina dengan dilihat dari letak strategis kawasan tersebut di Laut Cina Selatan.
Kata Kunci : Scarborough Shoal, Cina, UNCLOS, Geopolitik