ABSTRAK
Malinda Rhezka Lea W, NIM: 12.0801.5268. Analisis Yuridis TerhadapKetidaksesuaian Pengisian Pulsa Listrik (Studi PT. PLN Persero KotaSamarinda), di bawah bimbingan Ibu Emilda Kuspaningrum, S.H., K.H., M.H.selaku pembimbing utama dan Ibu Erna Susanti, S.H., M.H. selaku pembimbingpendamping.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang dimaksud dengantenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidakmeliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Tenagalistrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkantujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasaioleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan denganperkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yangcukup, merata, dan bermutu. Dengan rumusan masalah pertama Apa upaya hukumyang dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaian pengisian pulsa listrik di KotaSamarinda dan rumusan masalah kedua Bagaimana konsep hukum agar terciptakeseimbangan hak dan kewajiban yang dibayarkan oleh konsumen.
Dalam hal ini konsumen tidak pernah melakukan permintaan ganti rugi ataskerugian yang diterima atas pembelian voucher listrik sedangkan dalam pasal 4 huruf hUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakanbahwa konsumen mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabilabarang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atay tidak sebagaimanamestinya juga masyarakat dapat menuntut pemerintah untuk melakukan pembinaandan pengawasan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pemerintah bertanggung jawab ataspembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnyahak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannyakewajiban konsumen danpelaku usaha.
Jenis penelitian yang digunakan oleh saya sebagai penulis adalah penelitiandeskriftif dengan menggunakan metode yuridis empiris, menurut AbdulkadirMuhammad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulismengenai prilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan masyarakat.Konsumen meminta ganti rugi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga masayarakat dapat melakukangugatan sebagaimana diatur dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen dan dalam Pasal 5 ayat 1 Permen ESDM Nomor33 Tahun 2014. Konsep hak dan kewajiban dipenuhi oleh pelaku usaha dan konsumensehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini masyarakat, juga pembenahan terhadap kewajiban pelaku usaha PT PLN (Persero) untuk memberikan ganti rugi atasinformasi yang tidak jelas dalam pembelian voucher isi ulang.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Ganti rugi, voucher listrik dan hak dan kewajiban